/photo/2020/06/12/1795926582.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah dan DPR sudah merestui permintaan tambahan anggaran yang diperlukan untuk menggelar Pilkada di tengah Pandemi Covid-19. KPU pun bersiap memulai kembali tahapan pada 15 Juni 2020 ini.
Namun di tengah persiapan ini Politisi yang juga Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan berpesan agar pelaksanaan Pilkada tak dipaksakan.
Kepada wartawan, Jumat 12 Juni 2020, Ferry menyebut pelaksanaan Pilkada pada Desember 2020 adalah sesuatu yang sangat beresiko dan justru bisa mengganggu tahapan pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Dia mengusulkan agar opsi diundur sampai pertengahan 2021, harusnya bisa jadi pertimbangan.
Baca Juga: Pemkot Bogor Minta Bantuan Pihak Ketiga untuk Pulihkan Ekonomi
“Selain mematangkan Protokol Kesehatan dalam Pilkada, kita semua juga berharap pandemi COVID19 ini sudah relatif bisa dihadapi dengan tatanan yang terstandar, dan masyarakat pemilih memiliki keyakinan untuk bisa berpartisipasi dengan rasa aman dengan protokol kesehatan yang tersedia,” kata Ferry.
Oleh karena itu, usulan penundaan Pilkada yang dia suarakan justru karena ingin pelaksanaan Pilkada yang berkualitas dan partisipatif.
“Supaya Pilkada tidak diselenggarakan sekadar ada Pilkada. Sehingga intrik pelaksanaan Pemilu berikutnya, Indonesia sudah punya model atau pola pelaksanaannya yang memenuhi prinsip-prinsip Demokrasi, menjamin hak politik masyarakat dan dengan penerapan protokol kesehatan,” ucap dia.
Baca Juga: Dukung Pemahaman Upcycle di Dunia Fashion, Program DFT UK Petra Surabaya Gelar Innofashion Show 2020
Waktu enam bulan juga disebut waktu yang singkat untuk sebuah persiapan pelaksanaan Pilkada yang Demokratis. Politisi yang pernah duduk di DPR selama tiga periode ini menyebut, sebagai ruang politik bagi masyarakat dalam memilih Kepala Daerah, harusnya faktor keamanan pemilih jadi prioritas.