PIKIRAN RAKYAT - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444H/2023M yang diusulkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp69 juta. Biaya sebesar itu dianggap tidak rasional dan memberatkan calon jemaah haji.
"Kami tentu menolak usulan pemerintah tentang kenaikan biaya haji sebesar Rp69 juta itu," ujar anggota VIII DPR RI dari fraksi PDIP, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Sabtu, 28 Januari 2023.
Dia mengatakan, hingga saat ini Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI masih menggelar rapat secara tertutup yang membahas kenaikan biaya haji yang diusulkan pemerintah melalui Kemenag. Ia mengatakan, biaya sebesar itu dinilai memberatkan masyarakat.
Adapun, besaran kenaikan biaya haji 2023 harus disahkan pada tanggal 13 Februari 2023 dalam rapat Panja Komisi VIII. Hasbi menegaskan fraksi PDIP menolak usulan pemerintah soal biaya haji 2023 sebesar Rp69 juta itu.
Baca Juga: Polisi vs Sopir Audi Hitam di Luar Iring-iringan Aparat, Perdebatan Siapa Penabrak Mahasiswi Cianjur
Fraksinya meminta agar Kemenag mengkaji ulang usulan biaya haji 2023 dan melakukan rasionalisasi sesegera mungkin. Besaran biaya harus dikaji ulang sehingga tidak membenani pada masyarakat.
"Kami berharap biaya haji tidak terjadi kenaikan dan seperti tahun 2022 seperti Rp39 juta," ujarnya.
PKB DPR Juga Tolak Usulan Biaya Haji 2023
Penolakan terhadap usulan biaya haji 2023 juga disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Biaya yang ditanggung oleh calon jemaah haji itu dinilai terlalu mahal dibanding tahun lalu.
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq menyebut, kenaikan Bipih yang hampir dua kali lipat dari tahun lalu akan sangat memberatkan calon jemaah.
"Oleh sebabnya kami Fraksi PKB DPR RI mendorong agar kenaikan bisa dirasionalisasi serta dilakukan secara bertahap per tahun," ujar Maman Imanulhaq dalam keterangannya.