PIKIRAN RAKYAT - Akademikus menilai pejabat saat ini sering memposisikan diri sebagai penguasa, bukan pelayan publik. Bukannya mendekatkan diri dengan rakyat, mereka justru mengambil jarak dengan orang-orang saat melakukan pelayanan.
"Birokrasi dan pejabatnya sering kali memosisikan diri sebagai penguasa daripada sebagai pelayan publik yang baik," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro Semarang Hardo Warsono, Rabu, 1 Maret 2023.
Pakar kerja sama antardaerah tersebut menjelaskan, penyelenggaraan pelayanan publik prima tercermin dari segi kepemimpinan. Namun faktanya, sampai saat ini pelayanan publik masih berorientasi pada kekuasaan yang sangat kuat.
"Orientasi ini berpengaruh negatif pada praktik birokrasi yang misinya adalah optimalisasi pelayanan publik," ucap Hardo Warsono.
Baca Juga: Belum Tuntas Anak Pejabat, Anak Polisi Diduga Paksa Remaja Minum Alkohol 96 Persen hingga Tewas
Dia pun mencermati bahwa realitas menunjukkan terdapat perlakuan istimewa bagi penerima pelayanan. Terlebih, bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan pemegang kekuasaan.
"Berkembangnya budaya paternalistik tersebut turut memperburuk sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan elite politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik," tutur Hardo Warsono.
Menurutnya, bagaimanapun birokrasi merupakan mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga, diperlukan reformasi agar tidak akan menghambat pelayanan dan memberikan kontribusi pada percepatan dan keberhasilan pembangunan.
Pejabat dan Hedonisme
Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2005-2010, Said Didu menyebut gaya hidup hedonisme sebagai 'racun' bagi para pejabat. Hal itu disampaikan, setelah ramai sorotan untuk mantan pejabat Pajak, Rafael Alun Trisambodo.