PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi angkat bicara soal wacana impor beras yang beberapa waktu belakangan muncul. Ia menekankan agar memperhatikan ketersediaan gabah milik petani.
Dedi Mulyadi menyebut hendaknya Pemerintah tidak buru-buru dalam menggulirkan kebijakan impor beras tersebut, hal itu disampaikannya pada hari ini, Kamis, 30 Maret 2023.
"Pemerintah jangan buru-buru impor manakala gabah di petani masih tersedia. Jadi jangan sampai terjadi gabah yang tersedia tidak diserap, namun malah lebih memilih impor," ujarnya melalui sambungan telepon di Purwakarta, Jawa Barat.
Terkait hal tersebut, memang ada wacana pembukaan keran impor beras sebanyak 2 juta ton. Penyebabnya adalah serapan gabah di petani dianggap belum bisa memenuhi stok cadangan milik Pemerintah.
Baca Juga: Wacana Impor Beras saat Penghasilan Petani Rp435.833 per Bulan, PKS: Apa Jokowi Tak Tahu Data?
Dedi Mulyadi ungkap dua tugas negara terkait pangan
Menurut eks Bupati Purwakarta tersebut, negara hendaknya bertugas melindungi petani dan menyediakan pangan untuk masyarakat. Hal itu diakuinya bisa terwujud andai ada kerja sama lembaga pemerintah.
Dedi lalu mencontohnya bahwa Kementerian Perdagangan bertugas mengatur regulasi ketersediaan pangan tersebut dan Kementerian Pertanian bekerja meningkatkan produktivitasnya.
“Di situlah harus dibangun antara yang produksi dan mengatur regulasi, ketersediaan harus berjalan bersama. Jangan sampai yang satu ingin meningkatkan produksi, namun yang satu ingin mencari jalan pintas keuntungan besar tanpa mempedulikan nasib petani,” ucapnya.
Baca Juga: Usulan Impor Beras dari India, Mendag Zulkifli Hasan Jelaskan Pertimbangannya