kievskiy.org

Ngabalin Sentil Barisan Mantan Pimpinan KPK yang Tuntut Firli Bahuri Dicopot: Post Power Syndrome

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin.
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin. /Antara Foto

PIKIRAN RAKYAT – Usai digelarnya demonstrasi para mantan penyidik dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pencopotan Firli Bahuri dari kursi ketua, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin ikut buka suara. Dia berikan kritik dan singgung soal Post Power Syndrome.

Menurut Ngabalin, laporan atas Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK adalah hal yang lumrah dalam berdemokrasi. Namun, jika langkah melebar ke arah unjuk rasa seperti yang terjadi kemarin, kata dia, itu terlalu berlebihan.

Menyentil para mantan pimpinan dan penyidik KPK yang terlibat di aksi demo pencopotan Firli Bahuri, Ngabalin mengkategorikan aksi tersebut ke dalam salah satu tindakan gila.

“Saya kira biasa-biasa saja di alam demokrasi itu (ada unjuk rasa). Yang jadi persoalan juga orang-orang ini ikut demonstrasi menggelar pamflet, spanduk, dan yang lebih gila lagi itu mendesak mundurnya ketua KPK," kata Ngabalin, Selasa, 11 April 2023, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Baca Juga: Pertamina Siap Amankan Pasokan dan Distribusi BBM dan LPG di Jawa Bagian Barat Selama Arus Mudik Lebaran 2023

Ngabalin juga melontarkan sindiran balik bagi para mantan penyidik dan pimpinan itu, dengan istilah post power syndrome (PPS), yang menurutnya lekat berada di dalam diri mereka. Adapun PPS termasuk ke dalam salah satu kondisi kejiwaan.

Situasi mental demikian umum dialami oleh orang-orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan yang diikuti dengan menurunnya harga diri. PPS akan membuat penderitanya dibayangi kuasa masa lalu, sebab belum siap menghadapi hilangnya keistimewaan yang dulu dia peroleh.

Menurut Ngabalin, tindakan para mantan pimpinan KPK ini selaras dengan ciri-ciri PPS, di antaranya, senang mengatur orang lain, selalu menuntut agar keinginan atau perintahnya diamini, dan kebanggaan berlebih pada jabatannya.

Baca Juga: BBM Bersubsidi Perlu Dikendalikan karena Jumlahnya Terbatas

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat