PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan jika pemerintah memiliki niat yang tulus dalam menyelesaikan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang terjadi pada masa lalu. Ada 12 kasus terjadi yang telah diakui pemerintah pada 11 Januari 2023.
Sebanyak 12 pelanggaran HAM berat tersebut terjadi mulai peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius tahun 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung pada 1989, Peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis di Aceh pada 1989, Penghilangan Orang Secara Paksa pada 1997-1998, dan Kerusuhan Mei 1998.
Selain itu, Peristiwa Trisakti dan Semanggi pada 1998-1999, Pembunuhan Dukun Santet pada 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh pada 1999, Peristiwa Wasior Papua pada 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua pada 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh pada 2003.
Jokowi membahas kasus pelanggaran HAM berat tersebut ketika berada di Pidie, Aceh, Selasa, 27 Juni 2023. Kunjungannya tersebut untuk meluncurkan Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
Baca Juga: 12 Pelanggaran HAM Berat Terjadi, Jokowi Ingin Luka Masa Lalu Dipulihkan
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi berujar jika pemerintah memiliki niat yang tulus untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat itu. Pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu disampaikan di bekas lokasi peristiwa Rumah Geudong, Pidie, Aceh.
"Sekali lagi, pemerintah memiliki niat yang tulus atas rekomendasi PPHAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di negara kita, Indonesia," kata Jokowi.
Disebutkan Jokowi, Indonesia tidak luput dari berbagai peristiwa, baik maupun tidak baik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai hal tersebut wajar dialami oleh suatu negara.
"Kadang peristiwanya baik, tetapi juga ada yang tidak baik. Saya kira normal, di negara-negara lain juga pasti memiliki sejarah-sejarah seperti itu," ujar Jokowi dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Sekretariat Presiden.***