PIKIRAN RAKYAT – Penanganan polemik Pondok Pesantren Al Zaytun yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat masih terus berlangsung. Hingga saat ini, pengasuh ponpes tersebut sekaligus terlapor kasus dugaan penistaan agama, yakni Panji Gumilang telah menjalani pemeriksaan di kepolisian.
Tak hanya itu, kepolisian juga telah memeriksa sejumlah saksi lainnya, termasuk saksi ahli. Namun, di tengah polemik tersebut, pemerintah masih belum memutuskan untuk mencabut izin kegiatan Ponpes Al Zaytun.
“Belum ada keputusan sampai ke situ, kita (pemerintah) belum sejauh itu untuk memutuskan. Mendiskusikan sih sudah pernah, tapi kita tidak memutuskan hal yang seperti itu,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Rabu, 5 Juli 2023.
Menurut Mahfud MD, pemerintah masih menampung usulan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyarankan agar izin Al Zaytun dibekukan. Ia pun menyinggung soal kesetaraan tindakan untuk daerah lain.
Baca Juga: Pengantin Ini Hanya Undang Tiga Tamu di Pesta Pernikahannya, Banjir Dukungan Warganet
“Kita tampung dulu. Sebagai masukan bagus karena beliau yang tahu di daerah. Beliau tahu di lapangan Jawa Barat. Tapi lihat dari atas lagi, daerah lain bagaimana? Jangan sampai berimplikasi satu tempat di tutup, daerah lain kok tidak. Kita kan (melihat) seperti helikopter nih dari atas lihat ke bawah. Ridwan Kamil benar melihat di situ ada masalah yang harus dia usulkan, tapi kami putuskan berdasarkan (melihat seluruh) Indonesia,” ujarnya.
Perkembangan Polemik Al Zaytun
Sejauh ini, ada tiga langkah untuk menindaklanjuti polemik Al Zaytun, yakni berkaitan dengan masalah hukum yang akan diselesaikan oleh Polri. Kemudian, masalah administrasi pendidikan, dan keamanan.
Baca Juga: Pantai Pangandaran Kini Punya SPKLU untuk Dukung Net Zero Emissions 2060
Mahfud MD pun membahas lebih lanjut soal jalur hukum yang sedang berjalan untuk Panji Gumilang, sosok yang dilaporkan ke kepolisian lantaran diduga melakukan tindak pidana dan penistaan agama.