PIKIRAN RAKYAT - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi untuk memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK pada Selasa, 7 November 2023.
Adik ipar Presiden Jokowi ini terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim terkait putusan MK tentang syarat batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Selain itu, Anwar juga terbukti membuka ruang intervensi dari pihak luar.
"Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, independensi dan kepantasan dan kesopanan," ujar Ketua MKMK Jimly Asshidiqqie dalam pembacaan putusannya di Gedung MK, Jakarta Pusat.
Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, seseorang yang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui Pemilu.
Keponakan Anwar, Gibran Rakabuming disebut-sebut menjadi salah satu figur politikus yang diuntungkan dari putusan tersebut. Sebab sebelum putusan MK, peluang Gibran untuk masuk dalam bursa Pilpres 2024 masih tertutup lantaran usianya belum memenuhi persyaratan.
Siapa Sosok yang Intervensi Anwar Usman?
Jimly Asshidiqqie mengaku tidak bisa mengungkapkan siapa sosok yang mengintervensi Anwar Usman secara terang-terangan. Pasalnya, intervensi itu adalah temuan yang membahayakan independensi peradilan.
Baca Juga: MKMK Berhentikan Ketua MK Anwar Usman: Terbukti Melakukan Pelanggaran Berat terhadap Kode Etik
"Tidak semuanya harus diungkap. Pokoknya itu jadi alasan kita berhentikan (Anwar) jadi ketua, enggak usah terlalu detail," kata Jimly di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa, 7 November 2023.