/photo/2022/01/17/2471995273.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPR RI, Puan Maharani resmi menetapkan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) menjadi usulan inisiatif DPR. Adapun sikap tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-9 Masa Persidangan II tahun sidang 2023-2024 hari ini.
"Ini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" kata Puan saat memimpin rapat, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 November 2023.
Puan menyebut dalam pandangan fraksi, terdapat satu partai politik yang menolak revisi UU Pilkada yakni fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara itu, Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberi catatan.
Akan tetapi, Puan enggan membeberkan apa saja catatan yang diberikan oleh kedua partai politik itu.
Baca Juga: Panja RUU DKJ Bahas Opsi Jakarta Gelar Pilkada Wali Kota/Bupati dan Bentuk DPRD Sendiri
"Jadi tiga hal yang disampaikan, tiga fraksi. Satu menolak, dua ada catatan," ucapnya.
Sebagai informasi absensi kehadiran rapat paripurna. Sebanyak 125 anggota hadir, sedangkan izin sebanyak 169 anggota.
Beberapa susunan acara paripurna juga terdiri dari pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).
Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang perubahan kedua atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.