PIKIRAN RAKYAT - Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia ikut buka suara terkait polemik lima jatah menteri, buntut pernyataan sang Ketua Umum, Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu. Ia memastikan hanya Prabowo Subianto yang dapat mewujudkan permintaan itu.
Doli memastikan Golkar tak punya kuasa atau hak istimewa dalam mendapatkan posisi di kabinet. Semuanya, kata dia, merupakan kewenangan presiden terpilih.
"Saya kira kita harus paham betul kita ini kan sistem pemerintahannya sistem presidential, jadi yang mempunyai hak tertinggi hak prerogatif tertinggi adalah presiden," ujarnya, di Gedung DPR RI, Senin, 18 Maret 2024.
"Insyaallah kalau nanti misalnya besok hari Rabu sudah diumumkan Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang Pilpres tentu Pak Prabowo yang nanti akan punya kewenangan," kata dia lagi.
Namun demikian, kata Doli, pengambilan keputusan presiden terpilih pasti didiskusikan ke partai pengusung. Doli mengatakan, jika pun rekomendasi Airlangga benar dipertimbangkan Prabowo ketika terpilih nanti, maka diskusi tersebut dipastikan tertutup.
"Saya nggak tahu persis dan saya merasa itu bukan kewenangan saya kalau pun misalnya itu pembicaraan itu hak mestinya terjadi secara tertutup antara Pak Prabowo dan Pak Airlangga," ujarnya.
Terkait kisruh '5 jatah menteri', ia mengklaim bahwa kalimat Airlangga seharusnya hanya dikonsumsi internal partai, guna mengobarkan semangat kader atas hasil pemilu 2024.
"Nah waktu kemarin acara di Bali sebetulnya kan acara internal yang kemudian terkuak oleh media. Sebetulnya informasi yang memberikan semangat saja kepada kawan-kawan internal yang memang waktu itu kan berterimakasih kepada ketua-ketua DPD atas kerja samanya," tutur Doli.
Baca Juga: Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 di Bekasi Rampung Setelah Molor 2 Minggu