PIKIRAN RAKYAT - Dinas Pendidikan Jawa Barat menyiapkan solusi agar honor bagi guru honorer tidak selalu telat dicairkan. Ada tiga solusi yang dipersiapkan untuk masalah itu.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, pencairan honor tidak bisa dilakukan apabila laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) bulan sebelumnya belum disampaikan pihak sekolah.
Oleh karena itu, solusi pertama yaitu pihak sekolah akan diberi kewenangan mengajukan honor serta melaporkan pertanggungjawaban penggunaan honor langsung ke sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).
"Sistem SIPD harus sampai ke sekolah. Ini sistem baru. Sampai saat ini sistemnya baru sampai di level Kantor Cabang Dinas Pendidikan," kata Dedi, Kamis 15 Juli 2021.
Baca Juga: Bupati Karawang Kesal, Kini Minta Bantuan Luhut Binsar Pandjaitan
Solusi kedua, Dinas Pendidikan akan membedakan belanja barang dan honor. Dengan demikian, apabila penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja barang oleh sekolah telat, tidak akan mempengaruhi pencairan honor bagi honorer.
Solusi ketiga, pengajuan honor ke SIPD akan dilakukan sebelum tanggal 1 setiap bulan. Dengan demikian, pencairan honor tidak akan terlalu lambat.
Menanggapi solusi dari Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat mendukung solusi tersebut.
Dia menilai, memang seharusnya belanja barang dan honor guru dipisah agar tidak saling mempengaruhi.