PIKIRAN RAKYAT - KSP atau Kurikulum Sekolah Penggerak merupakan kurikulum prototipe yang sedang dievaluasi dan diperbaiki selama tahun ajaran 2021-2022.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Anindito Aditomo.
KSP berfokus pada pendidikan kebangsaan, penanaman nasionalisme, serta pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter).
KSP diterapkan di sekolah-sekolah yang menjadi peserta Program Sekolah Penggerak (PSP). Sejauh ini, telah ada 2.500 sekolah yang terlibat dalam PSP.
Selain tengah mengevaluasi penerapannya, kata Anindito, Kemendikbudristek juga tengah menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Mereka di antaranya yaitu organisasi masyarakat penyelenggara pendidikan seperti Muhammadiyah dan NU, organisasi guru, seperti PGRI, maupun lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK).
”Semua pihak ini sudah menerima informasi tertulis maupun penjelasan lisan tentang struktur dan kerangka dasar kurikulum prototipe ini,” ujarnya, Senin 6 September 2021.
Ia mengatakan, perancangan KSP prosesnya tidak dilakukan secara tertutup.
”Kami justru membuka kesempatan bagi berbagai pihak untuk memberi masukan, sebelum kurikulumnya diterapkan secara nasional. Jadi, prosesnya terbuka, banyak sekali pihak (yang terlibat),” tuturnya.
Baca Juga: Soroti Anggaran Pendidikan Kemenag, PKS: Faktanya Masih Banyak Sekolah hingga Pesantren Tertinggal
Ia mengatakan, sebelum menerapkan KSP prototipe, setiap kepala sekolah, pengawas sekolah dan perwakilan guru sudah mengikuti pelatihan selama 74 jam pelajaran atau sekira 9 hari.
Kepala sekolah dan guru yang mengikuti pelatihan itu kemudian diminta untuk melatih rekan sejawatnya di sekolah supaya bisa mengimplementasikan KSP.
”Selain pelatihan, sekolah penggerak juga mendapatkan pendampingan untuk memperkuat pemahaman saat implementasi. Jadi, tidak hanya pelatihan di awal, tapi yang lebih penting justru pendampingannya karena ini proses yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Anindito, tujuan KSP pada awalnya adalah membuat pembelajaran lebih fokus kepada pengembangan karakter dan kompetensi.
Hal itu dilakukan melalui penyederhanaan kurikulum yang membuat waktu kerja guru tak terlalu padat.
Dengan demikian, guru diharapkan punya waktu lebih untuk menggunakan metode pembelajaran interaktif dan kolaboratif yang mengembangkan nalar dan karakter.
”Ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang menjadi semakin urgent dengan adanya pandemi dan learning loss,” tuturnya.
Seleksi
Sebelumnya, Kemendikbudristek telah membuka pendaftaran Program Sekolah Penggerak angkatan ke-2 tahun 2021.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Jumeri menyampaikan beberapa hal.
Menurut dia, Kemendikbudristek sudah menetapkan hasil seleksi daerah untuk Program Sekolah Penggerak angkatan ke-2.
Selain itu, Kementerian juga sudah berkirim surat kepada kepala Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota.
"Untuk angkatan kedua, ada tambahan 139 kabupaten/kota dari 34 provinsi. Bila ditambahkan dengan Program Sekolah Penggerak angkatan ke-1, maka akan ada 250 kabupaten/kota, dan target total sekolahnya menjadi 10.000 sekolah penggerak,” tutur Jumeri, belum lama ini.
Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Praptono, menjelaskan mekanisme seleksi kepala sekolah calon sekolah penggerak.
Pertama, Kemendikbudristek menentukan daerah sasaran yang sampai saat ini sudah dilakukan pada 250 kabupaten/kota dari 34 provinsi. Kemudian, lanjut Praptono, akan ada pembuatan nota kesepakatan antara Kemendikbudristek dan pemda.
”Setelah penandatanganan nota kesepakatan, maka kami di Ditjen GTK dibantu teman-teman PAUD, PMP untuk mengawali pendaftaran calon kepala sekolah penggerak yang menyasar seluruh jenjang yaitu PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB. Kalau sekolah SMK tidak termasuk ke dalam pemilihan sekolah penggerak karena SMK sudah memiliki program tersendiri,” kata Praptono.
Setelah proses registrasi, Praptono menyebut ada seleksi yang harus diikuti para calon kepala sekolah yang mendaftar.
Pemerintah pusat sudah menyiapkan asesor-asesor yang sudah dilatih dan tersertifikasi. Bagi peserta yang lolos seleksi tahap 1 kemudian mengikuti seleksi tahap 2 dengan mengikuti simulasi mengajar dan wawancara.
Jika semua proses telah dijalani, maka berikutnya akan dilakukan sidang pleno untuk menentukan kelulusan.
”Setelah itu pengumuman, dan penetapan pelaksana Program Sekolah Penggerak oleh Kemendikbudristek dan pemda. Yang terakhir adalah pelaksanaan Program Sekolah Penggerak,” tuturnya.
Jawa Barat
Delapan kabupaten/kota di Jabar menjadi bagian dalam penerapan KSP.
”Di Jawa Barat itu kalau tidak salah hanya delapan kabupaten/kota yang masuk pada Program Sekolah Penggerak. Jadi, tidak semua. Ada beberapa poin yang harus dikuasai oleh para kepala sekolah. Salah satu poin pentingnya harus kepala sekolah yang melek teknologi,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Sukabumi Yemmi Yohanni, kepada kontributor Pikiran Rakyat Herlan Heryadie, Senin 6 September 2021.
Untuk sekolah nonformal, Yemmi menyebut, hanya PAUD di Kota Sukabumi yang dianggap memenuhi syarat menjalankan Program Sekolah Penggerak. Dua lembaga pendidikan tersebut adalah PAUD Aster Putih dan PAUD Al Muhajirin.
”Kita inginnya semua sekolah di Kota Sukabumi menjalankan program ini, tapi karena diseleksi, sementara dua PAUD itu saja dulu yang menerapkan. Untuk PAUD yang menerapkan program itu hanya Kota Sukabumi,” katanya.
Yemmi menjelaskan, pola pembelajaran dalam program ini akan lebih banyak menitikberatkan kepada siswa-siswi.
Artinya, sebelum menerima materi pembelajaran dari guru, ada proses brainstorming atau stimulan agar suasana belajar nantinya bisa lebih hidup.
Baik guru maupun kepala sekolah diberi pembekalan khusus dalam menjalankan Sekolah Penggerak ini.
”Jadi begitu anak didiknya duduk, guru tidak langsung menyuruh buka buku halaman sekian, atau langsung masuk ke materi pembelajaran. Tidak begitu. Tapi ada proses awal terlebih dahulu semacam brainstorming dulu agar anak didik siap. Sebelum menyerap ilmunya, ada prapembelajaran dulu,” katanya.
Ia belum bisa memastikan program Sekolah Penggerak ini akan diterapkan secara efektif di lembaga pendidikan terpilih.
Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi fokus pada persiapan agar program dapat berjalan maksimal.
”Ada komitmen antara kepala daerah dengan kementerian untuk sama-sama menerapkan program ini secara efektif. Pemerintah ingin program ini benar-benar bisa relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini," ujar Yemmi.
Apalagi Kota Sukabumi sudah mempersiapkan ini sejak setahun yang lalu. Saya juga melihat sekolah-sekolah di Kota Sukabumi sudah sangat siap menerapkan program ini, diikuti dengan perkembangan sarana penunjang teknologinya juga sudah bagus,” kata Yemmi.