PIKIRAN RAKYAT – Para guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PBN) beda suara tentang rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memotong penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) untuk penanganan pandemi virus corona.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) wilayah Jawa Barat menolak rencana tersebut, sedangkan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) sepakat dengan rencana gubernur.
Sekretaris PGRI wilayah Jawa Barat Maman Sulaeman mengatakan, dalam masa bekerja dari rumah saat ini, guru membutuhkan biaya hidup yang besar.
Baca Juga: Soal PSBB Virus Corona, Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Buat Kebijakan Sendiri-sendiri
Sementara gaji pokok guru kecil sehingga jika dipotong akan semakin kecil. Gaji pokok guru berkisar Rp 2 juta hingga Rp 4 juta per bulan. Belum termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima guru PNS.
Maman menilai, masih ada upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pandemi virus corona tanpa memotong penghasilan PNS.
Salah satunya, menggunakan dana Ujian Nasional yang pelaksanaannya tahun ini ditiadakan.
Baca Juga: Bantu Pemerintah Atasi COVID-19, TDR Terapkan Kebijakan Work From Home
Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta mengalihkan dana pelaksanaan Ujian Nasional untuk penanganan virus corona.
Berbeda dengan PGRI Jawa Barat, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) wilayah Jawa Barat setuju agar PNS berpartisipasi dalam penanganan virus corona.
Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan pun mengimbau guru PNS memberi sumbangan untuk membantu orang tidak mampu yang penghasilannya berkurang akibat virus corona.
Baca Juga: RS Al Islam dan RS Al Ihsan Diusulkan Jadi Rumah Sakit Alternatif untuk Pasien Corona
PNS Jabar, menurut Iwan, mendapat penghasilan yang lumayan besar sehingga sudah sepatutnya berpartisipasi dalam penanganan corona.
Guru PNS di Jabar rata-rata menerima penghasilan Rp 10 juta per bulan, terdiri dari gaji, tunjangan profesi guru, tunjangan penghasilan pegawai dan uang makan.