PIKIRAN RAKYAT - Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Komisariat Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Andriyana mempertanyakan isu Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan memberikan SPP gratis untuk sekolah tingkat SMA/SMK.
Pihaknya mempertanyakan apakah SPP tersebut digratiskan untuk sekolah negeri saja atau juga dengan swasta.
Selain itu, Andriyana juga melanjutkan bahwa dalam pernyataan di salah satu media elektronik, pihak Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat menyatakan akan membantu sekolah swasta meskipun tidak besar, sehingga sampai saat ini pihaknya masih bertanya-tanya terkait anggaran yang belum menemui kejelasan tersebut.
Baca Juga: Usai Tangani Protes Aksi Unjuk Rasa Floyd, Sejumlah Tentara Militer AS Dinyatakan Positif Covid-19
"Kami sempat mendapat edaran di group whatsapp kepala sekolah tentang pagu anggaran untuk hal tersebut, tetapi hanya untuk negeri saja. Oleh karena itu tentu kami berharap pihak terkait dan berwenang dalam hal ini segera memberikan informasi sejelas mungkin, agar kegaduhan ini tidak berlanjut," ucapnya.
Andriyana melanjutkan, selama ini sekolah swasta mendapat Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) sebesar 550.000 per siswa per tahun.
Apabila melihat pagu anggaran untuk sekolah negeri sekitar 150-170 ribu per siswa per bulan, atau mencapai sekitar dua juta pertahun, sehingga pihaknya berpendapat terjadi ketimpangan dan perbedaan yang terlalu jauh antara swasta dengan negeri.
Baca Juga: Catat 2 Positif Covid-19 dalam Kasus Harian, Malaysia Cetak Rekor Terendah
Menurutnya, apabila mengacu kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31, ayat 1 dan 2, tidak boleh terjadi diskriminasi mengenai sekolah swasta ataupun negeri bagi Pemerintah untuk membiayai pendidikan.