PIKIRAN RAKYAT - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Barat mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil segera meninjau ulang Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren.
Kepgub ini dinilai sangat memberatkan terutama poin ancaman sanksi pemerintah terhadap pondok pesantren.
"Fraksi PKB meminta agar gubernur segera meninjau ulang kepgub itu karena sudah mencederai lembaga pesantren. Gubernur atau pemprov terhadap pesantren itu kan mitra, bukan vertikal," ujar Ketua Fraksi PKB Jabar, Sidkon Djampi dalam keterangan resminya, Minggu 14 Juni 2020.
Baca Juga: Tips Mencegah Makanan Menempel di Alat Dapur Stainless Steel Setiap Memasak
Dijelaskan, kepgub itu mencerminkan seolah-olah lembaga pesantren berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti halnya lembaga-lembaga sekolah menengah tingkat atas (SMA/SMK). Padahal tidak ada hubungan struktural antara Pemprov Jabar dengan pesantren, semata hanya hubungan kemitraan.
Alih-alih turut membantu memenuhi kebutuhan pesantren terkait sarana protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19, Gubernur Ridwan Kamil malah meluncurkan keputusannya yang memberatkan seluruh pengelola pesantren di Jawa Barat tersebut.
"Seharusnya kepgub itu ketika diluncurkan juga mengafirmasi apa yang dibutuhkan pesantren, tidak seperti instruksi organisasi secara vertikal," katanya.
Baca Juga: Terakhir Bertemu di Setahun Wafatnya Ani Yudhoyono, Aliya Rajasa Kenang Ucapan Pramono Edhie Prabowo
Sidkon menjelaskan, apa yang terjadi di hampir seluruh pondok pesantren saat ini adalah kekhawatiran para pengelola serta santri terpapar virus SARS Cov-2 alias virus corona penyebab Covid-19, sehingga mayoritas mereka menghentikan kegiatan belajarnya.