PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai banyak sekali persoalan menyangkut penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020, yang harus segera dievaluasi dan dicarikan solusinya.
Evaluasi mendesak dilakukan karena muncul banyak keluhan selama proses PPDB Jateng berlangsung.
Hal yang harus dicarikan solusinya mulai dari zonasi, surat keterangan domisili, sertifikat kejuaraan dan lainnya.
Baca Juga: Amerika Jadi Saksinya, Marinir Indonesia Diam-diam Pecundangi Filipina Hingga Malaysia, Ini Buktinya
Ganjar menilai soal zonasi yang paling banyak menimbulkan persoalan di masyarakat.
Ada beberapa kasus dimana rumah calon siswa berdekatan dengan sekolah, namun terlempar akibat jarak yang digunakan adalah kantor desa.
"Ini fakta dan terjadi, dia rumahnya nempel di sekolah, tapi tergeser karena jarak kantor kelurahan dengan sekolah lebih jauh, hal-hal semacam ini harus dibenahi," ucapnya.
Baca Juga: Tersisa Satu Pasien Positif Covid-19, Gugus Tugas Kuningan: Bisa Dikatakan Berhasil
Dalam evaluasi itu, Ganjar meminta Dinas Pendidikan segera dicarikan solusinya. Dan saat ini lanjut dia, sudah ditetapkan solusi itu yakni dengan memperpendek jarak zonasi.
"Nantinya, setiap calon siswa yang berada di lingkungan satu RW dengan sekolah, maka otomatis akan diterima karena jaraknya pasti dekat dengan sekolah," terang Ganjar.
Selain persoalan zonasi, ada pula persoalan beberapa kecamatan di Jateng yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri. Setidaknya lanjut dia, ada 17 kecamatan di berbagai daerah di Jawa Tengah yang tidak memiliki fasilitas SMA/SMK atau SLB negeri.
Baca Juga: Dikendalikan dari Lapas, Oknum Pegawai Honorer Dishub Kota Tasikmalaya Jadi Kurir Sabu
Ganjar pun mengusulkan adanya solusi khusus yakni membuka kelas jarak jauh di daerah-daerah itu atau membangunkan sekolah baru. Ia meminta Dinas Pendidikan segera menghitung kemungkinan penerapan sekolah jarak jauh. Sambil menyiapkan itu, ia juga meminta Disdik mulai memetakan daerah mana yang bisa dibangun sekolah baru.
"Sekolah jarak jauh ini yang bisa segera direalisasikan, bisa menggunakan fasilitas SMP di daerah itu. Pemprov siap membiayai. Tinggal saya minta Dinas Pendidikan segera membicarakan hal ini dengan Bupati/Wali Kota terkait pemanfaatan fasilitas SMP di sana," terangnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Jumeri mengatakan, bahwa terkait zonasi memang sudah dipecahkan. Ia membenarkan bahwa jarak zonasi saat ini diukur dari RW setempat.
Baca Juga: Tottenham Hotspurs vs West Ham: Tantangan Spurs Incar 4 Besar, Ini 5 Laga Terakhir Kedua Tim
"Jadi kalau ada calon siswa yang tempat tinggalnya satu RW dengan sekolah, maka langsung diterima," ucapnya.
Jumeri juga mengomentari terkait beberapa daerah yang tidak memiliki sekolah. Ia mengatakan, untuk memfasilitasi calon siswa dari daerah yang tidak memiliki sekolah, pihaknya telah memberikan poin khusus bagi mereka sebesar 2,25. Point itu setara dengan nilai sertifikat tingkat Kabupaten yang dapat digunakan untuk bertarung melalui jalur prestasi.
"Jadi, anak-anak dari daerah yang tidak memiliki fasilitas sekolah itu, bisa mendaftar melalui jalur prestasi di sekolah terdekat dengan tambahan poin 2,25. Jadi, calon siswa bisa masuk menggunakan point nilai raport, point kejuaraan dan tambahan poin 2,25 itu," ucapnya.***