PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan Surat Keterangan Domisili (SKD) palsu, jangan menjadi modus baru dalam upaya kecurangan pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020.
Sebab melihat gejala di masyarakat Ganjar Pranowo mengindikasikan, sejarah buruk tentang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat miskin palsu dalam PPDB Jateng 2020 bakal berulang.
Pada PPDB tahun ini sistem zonasi pada jenjang SMA, mewajibkan sekolah lebih memprioritaskan calon peserta didik berdomisili sama dengan sekolah asal, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang sudah berlaku satu tahun atau diterbitkan minimal setahun sebelumnya.
Baca Juga: Prajurit Indonesia Gugur saat Operasi Perdamaian di Kongo, PBB Kutuk dan Minta Investigasi Cepat
Akan tetapi bagi calon peserta didik, yang masa berlaku KK belum satu tahun bisa diganti dengan SKD dari RT/RW yang menerangkan, bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat tahun.
Namun dengan diterbitkannya surat keterangan dengan SKD RT/RW tersebut dikhawatirkan, menjadi modus baru dalam upaya kecurangan di PPDB 2020 seperti kasus SKTM pada 2018.
“Soalnya di SMAN 2 Semarang saya melihat ada banyak calon peserta didik yang menggunakan SKD. Malah hampir semuanya pakai SKD. Ini harus dicek dan divalidasi, benar tidak. Sudah saya kasih tahu bahwa masih banyak sekolah, termasuk sekolah swasta, bisa menjadi pilihan,” kata Ganjar di Puri Gedeh Semarang, Rabu 24 Juni 2020.
Baca Juga: Digugat Cerai Istri saat Masih Dipenjara, Zumi Zola Disebut Tak Keberatan dan Legowo
Kekhawatiran Ganjar bukan tidak beralasan pengalaman pada PPDB 2018. Saat itu pemerintah memberikan kebijakan, bahwa siswa dari keluarga tidak mampu harus diterima dalam satuan pendidikan.
"SKTM awalnya dibuat untuk melindungi anak-anak dari keluarga tidak mampu, agar mereka tetap mendapatkan haknya untuk bersekolah. Namun yang terjadi justru penyalahgunaan.