PIKIRAN RAKYAT - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Jumeri menyebutkan berdasarkan hasil penghitungan akhir seleksi PPDB online untuk SMAN/SMKN masih sisakan kursi kosong.
Banyak sekolah di Jawa Tengah yang akhirnya kekurangan siswa, setelah para calon siswa tidak lolos karena kriteria jalur zonasi.
"Hasil pendataan setelah selesainya daftar ulang, jumlah kursi kosong sebanyak 4.825 dengan sebaran di beberapa sekolah, atau tidak semua sekolah kekurangan siswa dari target penerimaan siswa sekolah," kata Jumeri di kantornya Selasa, 14 Juli 2020.
Baca Juga: Hebohkan Warga karena Tercebur ke Sumur, Kamsyah Selamat Dibantu Diskar PB Kota Bandung
Dia menambahkan, daya tampung yang disediakan untuk tahun pelajaran 2020/2021 di Jateng sebesar 207.816. Hasil pengumuman seleksi PPDB Online ada sebesar 206.238 orang diterima artinya terdapat kursi kosong sebanyak 4.825 kursi.
Jumlah sekolah yang kekurangan siswa terbagi atas 1.578 kursi yang tidak terisi dari proses PPDB, 2.981 kursi karena ada yang mengundurkan diri, dan 266 kursi dari pembatalan dari proses verifikasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang berupaya untuk mencari solusi untuk mengisi kekosongan kursi siswa yang diterima PPDB Online 2020.
Baca Juga: Atalanta vs Brescia: Statistik 5 Pertemuan Terakhir, Alot dan Irit Gol
Diakui, hasil identifikasi memang ada persebaran sekolah tidak merata maka ada sekolah jarak jauh. Pola SMA Negeri yang menggunakan sistem zonasi dan SMK Negeri dengan sistem prestasi juga menghadirkan subjektivitas tinggi dari calon siswa.
Menurut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, kekosongan terjadi karena beberapa faktor.
Di antaranya karena ada calon siswa yang ingin dengan prestasi untuk mendaftar SMA Negeri, dan ada yang ingin dengan zonasi untuk mendaftar SMK Negeri padahal keduanya berbeda.
Baca Juga: Pemain Persib Puja Abdillah Selesai Jalani Operasi, Robert Alberts dan Yaya Sunarya Berikan Semangat
Juga karena ada peserta didik yang lebih memilih sekolah swasta meskipun diterima di sekolah negeri melalui PPDB Online.
'Kita sedang merumuskan kebijakan khusus kekosongan tersebut. Anak yang tidak bisa tertampung coba kita carikan solusi" kata Ganjar usai mengunjungi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa.
Terkait dengan hal tersebut, Pemprov sedang mengafirmasi masukan dari berbagai pihak terkait dengan kuota pendaftaran sekolah yang tidak terpenuhi tersebut.
Baca Juga: Tak Ingin Ikuti Jejak Raffi Ahmad Jadi Seorang Artis, Rafathar Malik Ahmad Mau Jadi Orang Biasa
Menurutnya pihaknya sedang mencoba mengisi kekosongan kelas itu dengan memberikan afirmasi. Namun harus ada regulasinya, yang adil. Regulasi itu yang sedang disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
Salah satu upaya dengan sekolah jarak jauh dan afirmasi untuk siswa yang paling dekat dengan sekolah karena di sekolah itu kursinya masih kosong.
Ganjar menambahkan kebijakan pemenuhan daya tampung bentuk upaya peningkatan layanan untuk meminimalkan angka tidak melanjutkan, sekaligus upaya peningkatan IPM dalam dimensi lama sekolah selain itu, kelompok masyarakat kurang beruntung (miskin) yang berpotensi tidak melanjutkan karena faktor biaya, dan harus mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan wilayah.
"Sekarang kan piramida demografinya sudah berbeda, jadi anak-anak yang SD ini sudah mulai ke SMP maka kebutuhan SD-nya berkurang. Gedung-gedung ini sebenarnya bisa dikonversi menjadi gedung SMA atau SMK. Kalau kita bisa kerja samakan itu insyaallah persebarannya gampang," katanya
Pemprov Jateng juga mulai menyiapkan anggaran untuk tahun depan agar dengan sistem zonasi tersebut persebaran bisa merata. Termasuk merancang ulang dengan membuat sekolah baru. Untuk sekolah baru akan dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota karena pada kenyataannya ada SD-SD yang sudah kosong.***