PIKIRAN RAKYAT - Pada April 1987 pemerintah secara resmi menyatakan virus HIV telah masuk ke Indonesia. Kasus pertama menimpa wisatawan asing yang meninggal di RS Sanglah Denpasar. Dia tertular melalui hubungan seksual dengan gay. Sebenarnya tahun 1985 telah ditemukan kasus serupa di Jakarta tetapi masih belum disebut HIV.
Kemudian berkembang mitos bahwa AIDS akibat virus HIV adalah penyakit homo seksual. Muncul anggapan AIDS adalah kutukan yang diturunkan kepada mereka yang melanggar aturan agama. Maka wajar saat itu pemerintah enggan menangani AIDS karena takut dianggap membela orang yang melanggar agama. Akibatnya HIV menyebar ke seluruh Indonesia dari Jawa meluas ke Sumatra, Sulawesi, Papua, Kalimantan dan seterusnya.
Kementerian Kesehatan mulai mengumpulkan data kasus HIV di awal 1900-an sampai sekarang. Analisa terhadap data tersebut dapat disimpulkan perkembangan HIV di Indonesia terbagi ke dalam 3 (tiga) gelombang epidemi.
Gelombang Pertama epidemi AIDS terjadi pada 1987 sampai 1997. Pertambahan kasus HIV didominasi oleh kelompok homoseksual atau gay. Masyarakat kemudian menuduh gay sebagai sumber penularan HIV. Stigma tersebut justru membangkitkan kesadaran kelompok gay untuk mengorganisir diri. Alhasil berdirilah organisasi komunitas homoseksual yang menyebut organisasinya dengan istilah “GAYa”. Ada GAYa Priangan, GAYa Dewata, GAYa Betawi, GAYa Mataram dan sebagainya. Misinya adalah mencegah penularan HIV, meningkatkan peran gay dalam program penanggulangan AIDS dan menghapus stigma. Strateginya dengan menganjurkan anggota untuk memiliki pasangan tetap dan menggunakan kondom setiap hubungan seks. Hasilnya penularan HIV di kelompok gay turun secara signifikan.
Baca Juga: Lirik Lagu Desember - Efek Rumah Kaca: Aku Selalu Suka Sehabis Hujan di Bulan Desember
Pada gelombang pertama, terjadi peristiwa menghebohkan ketika ada pasien HIV ditolak rumah sakit di Jakarta. Merespon kejadian tersebut, beberapa tokoh berkumpul di Yayasan Kusuma Buana Jakarta. Diantaranya dr. Nafsiah Mboi, SpA (mantan Menteri Kesehatan RI), Prof. Zubairi Djoerban, Prof. Samsuridjal Djauzi, dr. Firman Lubis (alm), dr. Adi Sasongko dan Marsilam Simanjutak (mantan Menseskab periode Gus Dur) serta beberapa aktivis LSM lainnya. Akhirnya bisa diatasi ketika pasien tersebut dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta Barat. Di periode ini pula terbit Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS.
Gelombang Kedua terjadi pada 1997 sampai 2007. Penggunaan jarum suntik bersama-sama diantara pecandu heroin menyebabkan virus HIV menyebar dengan cepat. Periode ini disebut fase kelam bagi pengguna narkotika suntik. Korban berjatuhan pada pecandu usia muda. Pemerintah kemudian merumuskan strategi untuk mencegah penularan HIV pada pecandu heroin. Diputuskan untuk menerapkan program Pengurangan Dampak Buruk akibat Penggunaan Narkotika Suntik atau yang dikenal dengan Harm reduction (program HR). Kegiatannya menyediakan jarum suntik steril dan mengganti heroin dengan obat metadon yang diminum. Hasilnya sukses menurunkan angka prosentase HIV pada pecandu semula 70% menjadi 14,9% dalam kurun 20 tahun.
Kesuksesan tersebut didukung oleh organisasi IPPNI (Ikatan Persaudaraan Pengguna Napza Indonesia) yang berubah jadi PKNI (Persaudaraan Korban Napza Indonesia). Mereka melakukan Gerakan Dekriminalisasi Pecandu. Berhasil mengadvokasi perubahan aturan menjadi Undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Sehingga posisi hukum pecandu berubah dari pelanggar undang-undang menjadi pasien sekaligus korban perdagangan gelap narkotika.
Baca Juga: Lirik Lagu Back To December - Taylor Swift, Permintaan Maaf hingga Penyesalan di Bulan Desember
Gerakan dekriminalisasi merupakan catatan yang dilupakan dalam sejarah penanggulangan AIDS. Padahal perjuangan ini mampu mengubah opini publik yang semula menganggap pecandu adalah pelaku kejahatan menjadi pecandu adalah korban yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi.