PIKIRAN RAKYAT – Ada kepala daerah yang hampir setiap tahun daerahnya mendapat penghargaan antikorupsi. Nyatanya, dia kena juga.
Kalimat itu dikemukakan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana. Wawan menyampaikan hal dalam kegiatan bimbingan teknis kelas pemuda dan LSM antikorupsi di Yogyakarta.
Dia juga menekankan sosialisasi antikorupsi perlu dilaksanakan terus-menerus sejak masa pendidikan usia dini.
Beberapa tahun terakhir, masyarakat mendapat kesan ada upaya sistematis untuk melemahkan KPK. Lembaga antikorupsi tersebut dicurigai telah menyimpang dari jejak awalnya.
Pengurangan hukuman terpidana pencurian uang rakyat yang ditetapkan berdasarkan undang-undang makin mengukuhkan kecurigaan tersebut.
Jika KPK menganggap pentingnya penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis antikorupsi, hal itu terkesan sangat logis. Tujuannya, memberi edukasi mengenai pelaporan dugaan pencurian uang rakyat yang benar, termasuk cara melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti melalui investigasi.
Pertanyaannya, bagaimana dengan implikasinya? Meski sudah agak membosankan, tidak ada salahnya kalau terbentuknya KPK kita telusuri ulang sejak awalnya.
Bangsa ini sepakat, pencurian uang rakyat merupakan kejahatan luar biasa. Untuk mencegahnya, dibutuhkan lembaga yang mampu bertindak luar biasa pula. Artinya, KPK memiliki kewenangan yang berada di luar batas kewajaran.
Awalnya memang seperti itu sehingga KPK mampu melakukan deteksi terhadap berbagai tindakan yang berpotensi terjadinya pencurian uang rakyat.