PIKIRAN RAKYAT - Menjelang 7 bulan Pemilihan Umum (Pemilu 2024), banyak potret wajah para calon mulai ramai menghiasi setiap sudut jalan mulai dari perkotaan hingga pelosok desa. Pajangan wajah para calon bukannya membuat jalan menjadi estetik, sebaliknya membuat pemandangan di jalan menjadi sembraut dan tidak beraturan.
Mengingat bahwa pada bulan februari 2024 akan dilakukan secara serentak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD, DPRD Provinsi sampai DPRD kabupaten/kota. Dengan begitu maka, Pemilu awal tahun 2024 akan didominasi oleh pemilihan legislatif.
Dengan banyaknya kebutuhan akan calon untuk mengisi kuota partai baik untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tentunya menjadi beban tersendiri bagi partai politik untuk memenuhi kuota yang ada jika ingin berkontestasi pada Pemilu 2024.
Dari sinilah akar permasalahan munculnya Calon Anggota Legislatif yang minim akan pengetahuan mengenai kelegislatifan. Meskipun hampir semua partai politik mengklaim bahwa/kaderisasi politik dijalankan sesuai dengan amanat UU Nomor 2 tahun 2011 namun pada realitanya tidak demikian.
Baca Juga: Politik No Baper, Penting Diterapkan jelang Pemilu 2024
Minimnya pengetahuan para Calon Anggota Legislatif baik DPR tingkat I, II, dan III maupun DPD dapat dilihat pada saat proses bersosialisasi dengan masyarakat maupun kampanye terselubung yang dilakukan.
Tidak jarang di lapangan ditemukan para calon anggota legistatif yang menjanjikan hal-hal di luar dari fungsi legislatif seperti membangun jalan, memberikan beasiswa/kuliah gratis, menyediakan air bersih, melakukan pengadaan bangunan baru, dan sebagainya.
Fenomena ini hampir terjadi secara merata dilakukan oleh seluruh calon anggota legislatif yang akan maju pada Pemilu 2024 mendatang, baik di RI, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Tentu ini menunjukan bahwa kualitas dan pengetahuan dari pada Caleg di Indonesia masih sangat rendah.
Hampir tidak ditemukan adanya calon anggota legislatif yang berjanji akan memperjuangkan terwujudnya undang-undang/Perda yang berangkat dari permasalahan masyarakat, atau komitmen untuk memastikan bahwa anggaran belanja negara/daerah akan diperjuangkan agar alokasinya sesuai dengan kebutuhan.