PIKIRAN RAKYAT - Dua perkara pencurian uang rakyat yang terungkap belakangan ini membuat kita tercengang. KPK memeriksa Lukas Enembe karena diduga mencuri uang rakyat. Tuduhan terhadap Gubernur Papua tersebut tidak tanggung-tanggung. Dari tahun 2019-2022, dana operasional yang diterima provinsi paling timur itu setiap tahunnya Rp1 triliun.
Hal yang membuat kita terbelalak, sepertiga dari anggaran tersebut diduga disalahgunakan untuk biaya makan dan minum.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyidangkan perkara Menkominfo Johnny G Plate juga tidak kalah seru. Dia diduga merugikan negara Rp8 triliun dari anggaran penyediaan Base Transceiver Station (BTS) antara tahun 2020-2022. Dia diduga memperkaya diri Rp17,8 miliar.
Dalam kedua kasus itu, yang satu melibatkan gubernur dan yang satu lagi menteri. Kita melihat adanya tautan antara kekuasaan dengan godaan kemewahan, sebagai modus korupsi yang sudah sangat sering terjadi di negeri ini.
Anggaran negara yang tujuannya untuk membangun fasilitas publik, dengan berbagai upaya, justru dimanipulasi untuk kepentingan pribadi.
Apa Kabar Undang-Undang Perampasan Aset?
Pejabat di negeri ini memang sangat suka pamer kekuasaan dan pamer kekayaan. Mentalitas feodalnya sangat kental. Merasa memiliki posisi tinggi sehingga mesti dilayani dengan berbagai fasilitas, serta memiliki kesempatan meraih kekayaan sebanyak-banyaknya.
Lantaran kasusnya bisa terjadi di berbagai tingkat kekuasaan, muncul pertanyaan yang sangat sederhana, bagaimana dengan upaya penindakan, pencegahan, serta pengawasannya.
Kita tahu, dalam tataran regulasi, upaya mencegah terjadinya kasus yang merugikan negara sudah lebih dari cukup. Masalahnya, di mana boroknya, sehingga yang terjadi justru penyalahgunaan kekuasaan.