PIKIRAN RAKYAT - Berita besar muncul tentang korupsi atau pencurian uang rakyat. KPK yang biasanya menjerat para koruptor kelas kakap, kini malah orang nomor satu di lembaga ini terjerat kasus dan jadi tersangka kasus pencurian uang rakyat.
Lebih menarik lagi, kasus ini dibongkar oleh institusi kepolisian, lembaga asal Firli Bahuri (FB) berkarier dari bawah hingga berpangkat inspektorat Jenderal (Irjen).
Sebelumnya sebanyak 91 orang saksi diperiksa dan hampir semuanya menguatkan pada keterlibatan FB dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang kini kasus korupsinya tengah diproses pula di KPK.
Kiprah Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri ini layak mendapat apresiasi dari seluruh pihak karena selama ini lembaga penegak hukum ini cenderung dinilai selalu melindungi anggota korps-nya yang berkasus pidana, terlebih mereka yang berpangkat sebagai perwira tinggi. Namun, dalam kasus Firli Bahuri kali ini pihak Polri sebagai penyidik melaksanakan tugasnya sesuai harapan masyarakat. Tetapi, di balik itu, masyarakat pun menduga adanya konflik kepentingan di kalangan para petinggi kepolisian ini.
Belum diketahui bagaimana sikap Komisi III DPR yang empat tahun lalu secara aklamasi meloloskan dan mendukung penuh pencalonan Firli Bahuri untuk menjadi Ketua KPK periode 2019-2023.
Sebanyak 56 anggota Komisi III saat itu secara bulat mendukung penuh Firli Bahuri menjadi Ketua KPK, padahal di luar gedung DPR masyarakat dan para pejuang anti korupsi dengan lantang memberikan masukan baik secara langsung kepada DPR maupun melalui media massa tentang kiprah Firli yang dinilai kerap kontroversial dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Keberatan masyarakat yang diajukan ke DPR juga sejalan dengan keberatan sejumlah pimpinan KPK periode sebelumnya yang tahu persis tentang bagaimana Firli saat menjadi deputi di KPK. Sebelum menjadi Ketua KPK, Firli dipercaya menjadi Deputi Penindakan di KPK.
Selama menjabat kedudukan itu beberapa kali Firli dilaporkan ke Dewan Pengawas karena seringkali melakukan pelanggaran etik yang tidak semestinya dilakukan oleh staf terlebih oleh pejabat KPK. Bahkan, Firli Bahuri kabarnya pada periode lalu merupakan pimpinan KPK yang paling sering dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK.
Seperti banyak diberitakan oleh media massa, Firli Bahuri seringkali dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena acapkali melanggar etika yang berlaku di KPK, bahkan ICW pun pernah melaporkan Firli ke kepolisian karena diduga menerima gratifikasi penyewaan helikopter untuk kepentingan pribadinya dari sebuah perusahaan swasta.