PIKIRAN RAKYAT - Ada kabar baik datang dari Gaza. Israel dan Hamas dikabarkan akan melakukan gencatan senjata selama empat hari. Dalam rapat kabinet Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kesepakatan gencatan senjata ini mencakup pembebasan sandera yang masih ditahan Hamas.
Sebagai balasannya, Israel akan menghentikan aksi militernya di semua wilayah tersebut, termasuk menghentikan pergerakan kendaraan militer. Israel diminta mengizinkan akses ratusan truk yang membawa bantuan kemanusiaan termasuk pasokan alat medis dan bahan bakar ke Gaza. Drone di Gaza selatan juga akan berhenti beroperasi selama gencatan senjata berlangsung.
Sayangnya, upaya damai yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir ini hanyalah gencatan senjata yang bersifat temporer. Netanyahu menegaskan bahwa perang akan terus berlanjut setelah gencatan senjata berakhir.
Padahal Kementerian Kesehatan Palestina dan Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) telah mengumumkan bahwa ada 14 ribu lebih korban tewas, termasuk 5.600 anak-anak dan 3.550 wanita. Ini belum termasuk puluhan jurnalis yang terbunuh sejak perang Israel-Hamas dimulai pada 7 Oktober.
Baca Juga: 60 Warga Palestina di Tepi Barat Ditahan Penjajah Israel
Dengan tragedi kemanusiaan seperti itu, gencatan senjata semestinya diubah menjadi bersifat langgeng. Namun, realitas politik internasional menyatakan sebaliknya. Ini terjadi, dalam hemat saya, karena Amerika tidak menghendakinya.
Hubungan AS-Israel
AS telah mendukung gagasan tanah air Yahudi sebelum negara Israel dideklarasikan di wilayah Palestina yang bersejarah pada 1948.
Pada 3 Maret 1919, dua tahun setelah Deklarasi Balfour, di mana pemerintah Inggris menyatakan dukungannya terhadap pembentukan “Tanah air Yahudi di Palestina”, Presiden Woodrow Wilson pernah berkata, “Negara-negara sekutu dengan persetujuan penuh dari pemerintah dan rakyat kami sepakat bahwa di Palestina akan dibangun fondasi Persemakmuran Yahudi.” Pada 1922 dan 1944, Kongres AS mengeluarkan resolusi yang mendukung Deklarasi Balfour. AS adalah negara pertama yang mengakui Israel pada 1948.
Meskipun AS menawarkan dukungan kepada Israel sejak lahirnya Israel, dua dekade awal ikatan mereka tidak begitu menonjol. Pemerintahan Eisenhower tidak senang ketika Israel, bersama Prancis dan Inggris, melancarkan perang Suez (1956).