PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu mengatakan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) mendapatkan keuntungan dari praktik perbudakan yang dilakukannya.
Edwin memperkirakan TRP meraup keuntungan mencapai Rp177,5 miliar yang didapat dari hasil perbudakan modern karena tidak menggaji pekerjanya.
"Mengacu pernyataan Kapolda Sumut, bila setidaknya ada 600 korban dalam 10 tahun terakhir yang dipekerjakan oleh TRP di bisnisnya tanpa digaji, maka TRP diuntungkan dengan tidak membayar penghasilan mereka sebesar Rp177.552.000.000," kata Edwin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 9 10 Maret 2022.
Edwin mengatakan Terbit sepenuhnya memanfaatkan situasi akut para pecandu narkotika untuk memperoleh keuntungan dengan tidak membayar upah mereka sebagai tenaga kerja, dan itu dilakukan demi kepentingan bisnis pribadi miliknya.
Baca Juga: 10 Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh dan Lokal Terbaru
Edwin mengatakan sejak tim LPSK melakukan kegiatan koordinasi, investigasi, dan penelaahan pada 27 Januari hingga 5 Maret 2022, terdapat banyak cerita kelam yang diperoleh oleh timnya.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Tim LPSK menemukan benang merah tentang kerangkeng yang ada di rumah Terbit. Menurut Edwin, tidak ada jalan pulang bagi mereka yang menjadi penghuni kerangkeng.
Hal itu diperburuk dengan ketakutan para korban terhadap Terbit yang merupakan seorang kepala daerah.
Edwin menjelaskan, saat awal masuk memang terdapat surat pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga dan penanggung jawab kerangkeng.