PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades) menjadi 9 tahun dan bisa dipilih 3 periode justru memungkinkan terjadinya fenomena pemerintahan yang korup. Dia pun memberikan kritikan tajam terkait wacana perpanjangan masa jabatan tersebut.
“Kami berpendapat yang sekarang masih cukup akomodatif 6 tahun bisa dipilih 3 periode. Karena kalau 9 tahun ada istilah Power Tend to Corrupt kasihan teman-teman kepala desa," tuturnya, Jumat, 3 Februari 2023.
"Kita, tuh, bukan ingin membangun kepala desa, kita ingin membangun desa atau desa yang membangun, sehingga sirkulasi kepemimpinan wajib ada dan berikan hak kepada warga desa,” kata Mardani Ali Sera menambahkan.
Dia memiliki pemikiran bahwa desa jangan dijadikan basis politis, tetapi menjadi basis teknokratis. Di mana, tidak ada kepala desa tapi ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk untuk mengelola desa tersebut.
Baca Juga: Alasan Bupati Majalengka Dukung Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Singgung Pembangunan
ASN yang ditunjuk tentu merupakan ASN yang memiliki kapasitas dan mampu melakukan pengelolaan dengan baik. Konsep ini pun diharapkan dapat mengurangi gesekan-gesekan politik yang menghambat perkembangan desa.
Kades: Masa Jabatan 6 Tahun Itu Kurang
Ratusan Kepala Desa (Kades) dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jakarta, Selasa 17 Januari 2023. Mereka menuntut perpanjangan jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Kepala Desa Poja, Bima, Nusa Tenggara Barat, Robi Darwis selaku perwakilan massa mengatakan ingin UU No.6 tahun 2014 direvisi.
"Kami meminta agar UU No 6 tahun 2014 tentang Desa ini cepat direvisi karena harapan kami, kades seluruh Indonesia ingin sembilan tahun jabatan kepala desa. Itu salah satu satu yang kami harapkan kepada pak Presiden RI dan Ketua DPR RI," katanya.