PIKIRAN RAKYAT - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tetap akan dilanjutkan, meski Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak boleh melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.
Keputusan tersebut merupakan buntut dari gugatan Partai Prima terhadap KPU. Selain memutuskan agar KPU tidak melaksanakan sisa Pemilu 2024, PN Jakarta Pusat juga memutuskan agar tahapan pemilu dilaksanakan dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.
Menurutnya, hal tersebut bukan merupakan permasalahan yang mudah. Ia pun menyebut bahwa pemerintah tentu akan bersikap. Ia juga meminta agar masyarakat untuk menunggu.
"Persiapan tentu berlanjut, semua berlanjut, ini kan baru ada putusan yang belum tentu nanti memperoleh legitimasi, nanti akan ada proses, kita tunggu saja, pemerintah juga akan bersikap nanti," kata Ma'ruf Amin, Jumat, 3 Maret 2023.
Baca Juga: Reaksi Thomas Doll Usai Penundaan Laga Persija vs Persib Disebut Menguntungkan Timnya
"Saya kira itu kan putusan dari pengadilan negeri ya, dari pihak yudikatif, kita tunggu kan sekarang KPU banding, karena memang masalah ini kan bukan masalah yang mudah ya," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI itu pun mempertanyakan soal kewenangan PN Jakarta Pusat untuk menetapkan penundaan pemilu tersebut.
"Ini yang sedang dilakukan pengkajian ya, saya kira Menko Polhukam sudah bereaksi, saya kira kemudian KPU sedang banding, karena itu kita tunggu saja," ucapnya seperti dilaporkan Antara.
Tahapan Pemilu
Pada saat ini, tahapan pemilu sedang berada di tahap penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (14 Oktober 2022-9 Februari 2023). Setelah itu, tahap pemilu akan dilanjutkan dengan melakukan pencalonan, untuk pencalonan anggota DPD dijadwalkan berlangsung pada 6 Desember 2022-25 November 2023.