PIKIRAN RAKYAT – “...Suatu pun tiada alamat al-hayat paduka Seri Sultan datang kepada tuan Gurnadur, hanyalah (budak) laki dua orang, dan kacang empat karung, dan (hayam kabiri) empat ekor, dan bawang empat keranjang...” (Bo’ Abdul Kadim, halaman 19-20)
Begitulah sebagian isi surat yang ditulis Sultan Bima, Abdul Kadim Muhammad Syah (memerintah pada periode 1751-1773 M), sebagaimana terekam di dalam bundel naskah Bo’ Abdul Kadim.
Surat tertanggal 6 Zulkaidah 1175 H (29 Mei 1762 M) itu ditujukan kepada Gubernur VOC yang bertugas di Sulawesi. Disebutkan bahwa sultan mengirimkan sejumlah “komoditas” untuk menyertai suratnya, yakni budak, kacang, ayam (kabiri), dan bawang.
Dalam bundel yang memuat total 548 naskah itu, terdapat 117 surat yang menyinggung soal budak. Perinciannya, terdapat 85 surat yang membahas budak sebagai komoditas perdagangan dan 34 surat yang membahas budak sebagai bingkisan penyerta surat. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 119 surat.
Hal itu lantaran terdapat 2 surat yang membahas budak sebagai komoditas perdagangan sekaligus budak sebagai bingkisan penyerta surat.
Tak hanya itu, jika diperinci lagi, kaum budak di Kesultanan Bima, terutama pada masa pemerintah Sultan Abdul Kadim, juga berfungsi sebagai pembayar utang dan alat tukar (pengganti uang).
Salah satu contohnya terdapat di dalam surat ke-26 dalam Bo’ Abdul Kadim yang merupakan korespondensi dua penguasa pribumi yang masing-masing menyebut dirinya sebagai “kakanda” dan “adinda”.
Meski tidak diketahui secara persis siapa mereka berdua, yang jelas salah satu di antara mereka adalah Sultan Abdul Kadim Muhammad Syah, Sultan Bima.
Sayangnya, tidak diperoleh informasi mengenai kapan surat tersebut ditulis. Meski demikian, kita dapat dengan jelas memahami bahwa pemimpin pribumi yang menyebut dirinya “adinda” bermaksud meminjam uang setidaknya 1.000 riyal kepada sang “kakanda”.