PIKIRAN RAKYAT - PEMERINTAH Kabupaten Bekasi terpaksa memangkas sedikitnya 70 persen anggaran pembangunan tahun ini. Langkah itu dilakukan untuk membiayai penanganan Covid-19.
Pemangkasan itu terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari total anggaran sekitar Rp 780 miliar, sebanyak Rp 540 miliar di antaranya dialihkan untuk penanganan Covid-19. Akibat pemangkasan itu, mayoritas pekerjaan infrastruktur pun ditiadakan.
“Pemangkasan ini merupakan hasil refocusing yang sesuai dengan instruksi Kementerian Keuangan untuk penanganan Covid-19. Di mana daerah harus memangkas 35 persen dari total anggaran,” kata Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, Rabu 17 Juni 2020.
Baca Juga: Jalani Masa PSBB Proporsional, Penyedia Jasa Berharap Ada Kelonggaran Resepsi Pernikahan di Bandung
Iman mengatakan, mayoritas pekerjaan infrastruktur yang ditiadakan berada di bidang bangunan negara. Bahkan, hampir keseluruhan proyek pembangunan ditiadakan, termasuk pembangunan sekolah dan puskesmas, baik bangunan baru maupun perbaikan.
“Di bidang bangunan negara itu nyaris seluruhnya ditiadakan. Adapun pekerjaan hanya berupa pemeliharaan kecil seperti pengecatan dan sebagainya,” ucap dia.
Baca Juga: ‘New Normal’, Aktivitas Warga pun Seolah Sudah Kembali Normal
Ditiadakannya pembangunan ini sebenarnya berbanding terbalik dengan komitmen Pemkab Bekasi yang hendak membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan secara masif di tahun ini. Hanya saja, dengan kondisi pandemi, seluruh program pembangunan harus ditunda.
“Kenapa pembangunan gedung yang ditiadakan, karena kami menilai proses pembangunannya kan memerlukan banyak orang. Dengan kondisi pandemi saat ini, pengerahan banyak orang menjadi riskan. Apalagi proyek biasanya berada di tengah pemukiman warga,” ucap dia.
Baca Juga: Ridwan Kamil: 8 Kabupaten atau Kota di Jabar Gelar Pilkada dengan AKB