PIKIRAN RAKYAT - Di tengah pandemi Covid-19 ini, sangat ironi para pejabat negara semakin bertambah kekayaannya berbanding terbalik dengan kondisi rakyat yang makin menderita.
Para pejabat saat ini tengah mengalami masalah etika politik. Hal ini terlihat dari LHKPN para pejabat negara yang mengalami kenaikan jumlah harta kekayaan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan rakyat menderita.
Memang tidak ada larangan pejabat menjadi orang kaya. Terutama jika kekayaan itu diperoleh dari usaha atau bisnis di luar pekerjaanya sebagai pejabat negara.
Rakyat boleh saja bertanya-tanya, bisnis apa yang digeluti para pejabat hingga bisa mendapat keuntungan miliaran rupiah dalam satu tahun terakhir.
Baca Juga: 95 Persen Data LHKPN Tak Akurat, Bambang Widjojanto: Pejabat Negara Bohong Soal Hartanya?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19.
Kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah KPK melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir. Selama pandemi, secara umum penyelenggara negara, 70 persen hartanya bertambah.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebaliknya mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta orang dibanding September 2020.
Jika dibandingkan Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang. Jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 0,01 persen poin. Sementara itu, di desa mengalami penurunan 0,10 persen poin.