PIKIRAN RAKYAT - Untuk menuju ke arah sana, kita sepakat dengan pendapat Tuan Guru Bajang, bahwa peran parpol dan media massa mesti dikelola dengan sungguh-sungguh sehingga pilar demokrasi yang relatif ideal benar-benar dapat ditegakkan.
Partai politik dan media massa merupakan bagian dari pilar demokrasi. Partai perlu menegakkan politik sehat, sedangkan media massa menyampaikan dan berpihak pada kebenaran (”PR”, 19/1/2023).
Kalimat itu disampaikan Ketua Harian Partai Perindo, Muhammad Zainul Majdi yang sering dijuluki Tuan Guru Bajang, saat berkunjung ke kantor harian ini. Kita setuju dengan pernyataannya bahwa pilar demokrasi tidak akan bisa tegak jika parpol dan media massa tidak mampu melaksanakan perannya dengan baik.
Pada bagian lain harian ini juga ada berita tentang seorang kader politik PAN di Sukabumi yang terkena pergantian antarwaktu (PAW) dari kedudukannya sebagai anggota DPRD setempat. PAW sebenarnya merupakan hal biasa. Yang menarik dari kasus ini karena prosesnya terjadi lantaran yang bersangkutan tak patuh terhadap ketentuan melakukan setoran rutin kepada partainya.
Baca Juga: Fajar-Rian dan The Minions Lolos ke Perempat Final India Open 2023
Bahwa seorang kader parpol yang duduk di lembaga legislatif mesti membayar setoran rutin kepada parpolnya sudah merupakan rahasia umum. Parpol memerlukan dana untuk menjalankan mesin partainya, antara lain dari setoran anggotanya. Proses seperti itu ditempuh dengan harapan kesadaran berpolitik diduga akan lebih kuat.
Lalu bagaimana dengan pretensi parpol sebagai pilar demokrasi? Tidak akan ada demokrasi tanpa peran parpol. Namun jika hal seperti itu sudah dipenuhi, apakah mekanisme parpol dengan sendirinya akan berjalan dengan baik?
Di negeri ini yang sering terdengar justru berbeda. Mekanisme politik, internal maupun praktiknya, dilaksanakan berdasarkan transaksional. Pengertiannya bisa positif bisa pula sebaliknya. Salah satu yang sering menjadi keluhan karena proses politik membutuhkan biaya mahal. Tujuan berpolitik berubah dari tujuan yang semestinya, yakni mengabdi pada kepentingan rakyat.
Baca Juga: Korban Serial Killer di Bekasi Ternyata Pegang 'Kartu AS', Polisi: Dianggap Berbahaya
Tampaknya, harapan ke arah itu masih mengabur. Media massa misalnya sudah sangat sering memberitakan rusaknya fasilitas publik terutama di daerah. Banyak pula fakta yang menunjukkan rusaknya fasilitas publik seperti itu dibiarkan selama bertahun-tahun. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kepentingan publik tidak lagi menjadi prioritas?