PIKIRAN RAKYAT - Apa yang sebenarnya ingin kita tuju dan harapkan dari negeri yang telah merdeka ke-78 tahun ini? Kesejahteraan, pendidikan merata, kesehatan terjamin, infrastruktur, atau daulat akan pangan?
Semua pasti berharap cita-cita kemerdekaan Indonesia kian dekat dan dapat diraih oleh siapa saja masyarakat di negeri ini. Sayangnya, berita langkanya beras, kenaikan harga beras hingga memicu kenaikan harga pangan lainnya menghiasi berita belakangan ini. Apa yang sebenarnya terjadi akan negeri yang disebut negara agraris? Negara yang bercita-cita menjadi berdikari terhadap semua bidang, akan tetapi pada bidang yang menjadi pokok kehidupan bernegara sangatlah rapuh.
Bidang kehidupan tersebut adalah pangan. Bagaimana tidak penulis sebut rapuh, karena pada 2023 merupakan rekor impor beras terbesar sepanjang 25 tahun terakhir. Total volume impor menurut Pusdatin dan BPS mencapai kisaran 3,06 juta ton. Dengan kondisi tersebut, seharusnya berita kenaikan harga beras dan langkanya beras mampu diredam dengan baik. Terlebih, pada 2023 prediksi terhadap kondisi La Nina, perubahan cuaca bahkan peluang gagal panen telah sering dibicarakan menjelang 2024.
Sangat menggelitik, pasalnya isu kenaikan harga beras justru disinyalir karena pembagian bansos yang marak terjadi menjelang pemilu. Bahkan, presiden menaruh perhatian besar terhadap isu ini, langkanya beras dan kenaikan harga karena bansos cepat ditepis oleh presiden.
Terlepas dari rumor di atas, kondisi perberasan tetap saja menggelitik karena harapan food estate, yang mana negara akan menjadi lumbung pangan dunia kian dipertanyakan. Menggelitik, karena hadirnya Badan Pangan Nasional seharusnya mampu menjadi daya dorong bagi kedaulatan pangan, akan tetapi langkah pragmatis justru seringkali kita temukan di lapangan.
Langkah impor guna menekan kenaikan harga pangan inilah yang menjadi titik balik. Titik balik untuk mempertanyakan apakah benar kemandirian pangan dan kesejahteraan petani kian terwujud atau kian menjauh.
Kedaulatan Pangan
Sudah sejak lama rumusan akan kedaulatan pangan didengungkan oleh pendiri bangsa. Setidaknya dalam setiap dekade pembangunan membangun kemandirian pangan merupakan salah satu hal yang dituju.
Mengapa? karena negeri yang luas ini perlu ditata sehingga setiap jengkal tanah, masyarakat dapat berpartisipasi dalam membangun negaranya. Sayangnya, tidak semua kebijakan pembangunan pro akan pembangunan pertanian.
Dampak pembangunan sektor ekonomi yang rendah dan lambat, sifat risiko usaha yang tinggi adalah alasan mengapa pembangunan pertanian kurang diminati.
Pandemi Covid-19 yang melanda hampir sepanjang dua tahun sebenarnya mengajarkan, betapa negara-negara eksportir beras egois untuk tidak melakukan ekspor. Hal ini wajar, karena kebutuhan dalam negaralah yang lebih utama. Terlebih sejak perang Ukraina dan Rusia terjadi, hampir setiap negara eksportir beras menahan laju ekspor pangannya.