PIKIRAN RAKYAT - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan perlu adanya penguatan bagi pengawas ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti beban kerja pengawasan ketenagakerjaan dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dalam hubungan industrial (Pikiran Rakyat, 23 Juni 2022).
Tantangan bidang ketenagakerjaan memang memerlukan peran pengawas ketenagakerjaan yang mau dan mampu bekerja secara profesional, terukur, detail, inovatif, dan berintegritas.
Menaker optimis upaya ini diperlukan guna mendongkrak kepesertaan dalam program jaminan sosial bagi pekerja sekaligus mendorong pemerintah provinsi membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengawasan ketenagakerjaan.
Baca Juga: Suami Dapat Cuti Dampingi Istri Melahirkan Selama 40 Hari, Demi Masa Depan Bangsa
Melalui pengawasan yang efektif, maka merupakan keniscayaan, bakal tercipta hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja melalui pola hubungan industrial.
Keberadaan pengawas ketenagakerjaan merupakan pilar yang penting dalam penegakan hukum (law enforcement) bidang ketenagakerjaan. Perannya dapat menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.
Permasalahan di bidang ketenagakerjaan tentunya tidak dapat dihindari dan senantiasa dinamis, namun pola pikir dan pola tindak semua pemangku kepentingan tentunya menjadi hal utama dan pertama.
Baca Juga: RUU KIA: Rencana Perubahan Waktu Cuti Melahirkan vs Undang-Undang Tenaga Kerja
Penyelesaian problema ketenagakerjaan akan sangat baik, bilamana dapat dilaksanakan secara bipartit dan mewujudkan “win-win solution” serta sesuai dengan normatif hukum ketenagakerjaan.