PIKIRAN RAKYAT - Harga kedelai kembali meroket dalam dua bulan terakhir sebagai imbas melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika. Pada Selasa, 31 Oktober 2023, nilai tukar Rupiah hampir menyentuh Rp16.000 atau tepatnya mencapai Rp15,904.
Ketua Umum Gabungan Koperasi Perajin Tahu dan Tempe Indonesia (Gapkoptindo) Gapkoptindo Aip Syarifuddin mengatakan bahwa sudah dua bulan harga kedelai tidak stabil.
Kenaikan harga, menurut Aip, dimulai dari September 2023. Dari Rp9.000 menjadi Rp13.500 atau sudah 40 persen naiknya. Trennya bahkan diperkirakan sampai Desember.
Kenaikan harga kedelai sebenarnya bukan hal yang pertama terjadi. Hampir setiap tahun, harga kedelai mengalami fluktuasi hingga puncaknya, terkadang membuat perajin tahu dan tempe mogok produksi atau menaikkan harga tahu dan tempe. Tak hanya harga yang naik, ukuran tahu dan tempe pun diperkecil agar perajin tak merugi.
Baca Juga: Rumah Sakit Indonesia di Palestina Akan Berhenti Beroperasi karena Kehabisan Bahan Bakar
Sayangnya, pemerintah (selalu) tak punya solusi jangka panjang yang bisa menjamin keterjangkauan harga kedelai. Padahal, produk olahan kedelai yakni tahu dan tempe merupakan makanan yang dianggap sebagai makanan rakyat jelata. Di sisi lain, tahu dan tempe juga merupakan sumber protein (yang seharusnya) murah meriah.
Akan tetapi, apa daya. Ketergantungan negara kita pada impor kedelai membuat tahu dan tempe kadang menjadi bahan makanan yang mahal. Untuk mengatasi masalah ini, Gakoptindo tengah berupaya agar kedelai bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga harganya bisa lebih terjangkau khususnya bagi para perajin tahu dan tempe.
Dalam Undang-Undang tentang pangan, disebutkan bahwa pemerintah wajib membantu pangan strategis, di dalamnya termasuk kedelai yang sampai sekarang masih belum terealisasi. Hal itu berbeda dengan jenis pangan lainnya seperti beras, gula, jagung, yang sudah sudah mendapatkan bantuan subsidi.
Apalagi kenaikan harga kedelai impor ini bukanlah hal baru, tetapi terus berulang setiap tahun, sehingga sudah seharusnya pemerintah bisa lebih mengantisipasi masalah ini.